Saya bertanya memastikan kepada Ibu Satomi Nurchasanah, Dosen dan kolega Ibu Chusnul Mar’iyah dari Jepang, apakah mungkin jika tidak terjadi gempa 8,9 SR dan tsunami pada 11 Maret tahun ini pemerintah Jepang akan merubah kebijakan pembangkit listrik nuklirnya? Jawaban Satomi; negatif! Nyatanya, efek tsunami terakhir hanya mendorong pemerintah Jepang lebih berhati-hati dan sedikit melunak.

Satomi, yang juga muallaf sejak beberapa tahun terakhir, berbagi cerita mengenai situasi Jepang pasca tsunami di kelas Perbandingan Politik, hari ini (19/9). Yang menarik, ia bercerita bagaimana masyarakat Jepang sudah menyadari bahaya resiko radiasi nuklir yang disebabkan oleh (kebocoran) reaktor. Jepang punya reaktor nuklir yang tersebar hampir di seluruh negeri,  jumlahnya sekitar 55 reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Namun kesadaran itu hanya berkembang di sedikit kalangan saja. Sebagian besar masyarakat Jepang mendapatkan informasi yang kurang memadai dari pemerintah yang diwakili oleh ilmuwan yang mereka rekrut. Begitu pula dalam kampanye di televisi pemerintah atau televisi swasta yang ternyata juga disponsori oleh perusahaan-perusahaan pro-pemerintah.

Saya bertanya, mungkin juga sedikit memprovokasi: bagaimana masyarakat Jepang bisa hidup tenang dengan pemerintah yang menutupi kebenaran seperti itu? Bukankah dengan demikian pemerintah Jepang sedang menipu masyarakatnya secara besar-besaran, dan berpeluang membahayakan masyarakat Jepang dengan bahaya radiasi nuklir?

Yang secara tegas digarisbawahi Satomi adalah, pertama masyarakat tidak sepenuhnya diam. Ada berbagai gerakan untuk beradu argumen dengan pemerintah mengenai kebijakan pembangunan PLTN di seantero Jepang. Kedua, masyarakat Jepang terbiasa hidup dengan nilai-nilai disiplin. Satomi membantah dengan keras, bahwa penduduk Jepang kadung mandiri dan sejahtera, sehingga tidak banyak berpikir soal politik.

“Biaya hidup di Jepang mahal. Dan kami hidup sederhana. Rumah-rumah di Jepang mayoritas masih berdinding kertas,” terangnya, lembut.

Satomi berulangkali menjelaskan bahwa masyarakat Jepang sangat menjunjung integritas; jika A yang dikatakan, maka A-lah yang dilakukan; jika ada pelanggaran, maka akan ada sanksi. Sudah pasti. “Tidak seperti di Indonesia yang seringkali masih ada negosiasi, tawar-menawar, yang akhirnya bisa selesai dengan beberapa lembar puluhan ribu,” Sindir Satomi, masih dengan senyum dan kelembutannya, balik membuatku malu.

Untungnya, Satomi yang fasih menggunakan bahasa Indonesia sepanjang diskusi, sudah sangat paham budaya Indonesia. Sindirannya lebih mengandung humor daripada perundungan.

Maka, di Jepang jika pemerintah mengatakan A, maka biasanya sudah ada pemahaman umum bahwa ucapan tersebut mengandung tingkat integritas yang tinggi. Semua mafhum, akan ada konsekuensi besar jika pemerintah berani mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau dengan kata lain, berbohong.

Integritas adalah sebuah kehormatan. Yang berisi kebenaran akan ucapan, ketepatan dalam berjanji, kesetiaan pada kesepakatan bersama. Mencederai salah satunya saja, habislah kehormatan yang dimiliki seseorang. Berbeda puluhan derajat memang dengan masyarakat kita, yang gemar membudayakan kemunafikan. Tak heran, kepercayaan diantara masyarakat Indonesia tergolong rendah. Padahal kepercayaan (trust) adalah modal sosial; modal yang sangat penting dalam pembangunan menurut ilmuan politik Francis Fukuyama.

Tidak semua orang Jepang dapat dipukul rata, begitu juga dengan orang Indonesia. Namun, ingredient dominan di atas memang pada gilirannya menentukan kemajuan dan peradaban Indonesia dan Jepang.

Kita tahu, negara ini seharusnya memang memiliki cukup malu, setidaknya untuk mengakui bahwa banyak ketinggalan yang harus kita benahi untuk menyamai bangsa Jepang.