Bagi Munjiyah—sebut saja begitu—seorang warga di Kabupaten Serang, sulit dipahami bagaimana tetangganya yang memiliki usaha warung kelontong bisa mendapatkan Bantuan Sosial Tunai sebesar 600 ribu rupiah yang dibagikan awal bulan ini. Sementara dirinya, janda berusia 63 tahun tanpa penghasilan pasti sebagai guru ngaji, justru bertangan hampa.

Berulangkali bertanya kepada pengurus RT, Munjiyah tidak memperoleh kepastian kapan dia bisa memperoleh bantuan yang dia perlukan. Padahal, petugas dari desa sudah meminta salinan dokumen kependudukan, bahkan mengambil fotonya. Alih-alih kejelasan, Munjiyah kembali ke rumah setelah diberi muka masam oleh pengurus RT dan aparat desa yang kesal dan lelah karena terus-menerus ditanya.

Saya yakin Munjiyah tidak sendiri. Ratusan ribu hingga jutaan warga Banten yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19, menjerit meminta informasi; apakah saya bisa dapat bantuan? Bagaimana caranya agar dapat bantuan? Kemana mendaftar diri untuk didata? Apa syaratnya? Kapan bantuan diberikan? Berapa jumlahnya dan berapa lama? Apakah harus memiliki rekening bank? Dan seterusnya.

Di sisi lain, sepertinya pemerintah pusat dan daerah belum memiliki formula komunikasi yang efektif untuk menjelaskan skema jaring pengaman sosial kepada publik. Baik untuk menyampaikan informasi secara lengkap maupun saluran untuk menjawab dan menanggapi keluhan masyarakat yang sebetulnya jamak muncul akibat kurangnya informasi atau adanya misinformasi.

Akibatnya, mulai timbul gejala keresahan, kepanikan, hingga benih konflik sosial. Yang paling parah, hal tersebut terjadi di lapisan sosial paling bawah; antara masyarakat dengan aparat desa serta RT-RW setempat. Kondisi psikologi-sosial positif yang diharapkan bisa meningkatkan imunitas dan membantu masyarakat bertahan dari serangan Covid-19, semakin jauh panggang dari api.

Labirin Program

Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintahan Joko Widodo telah
Continue reading →