Tulisan Anggota Dewan Redaksi Media Group, Toeti Prahas Adhitama, yang dirilis Harian Media Indonesia tanggal 24 Mei 2013 yang lalu cukup menarik. Catatan berjudul “Mengangankan Peran Ombudsman” itu setidaknya mengandung beberapa pemikiran yang dalam kacamata saya laik untuk direnungkan lebih jauh, teristimewa sekali bagi segenap Insan Ombudsman RI.

Pertama, angan soal Ombudsman yang kelak sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, harapan agar Ombudsman menjadi lembaga publik yang mandiri secara struktural maupun fungsional, di samping menjalankan ideologi negara dan mengusahakan terciptanya keadilan serta kelancaran administrasi negara yang bersih, jujur, serta mengedepankan supremasi hukum.

Ketiga, fungsi dan peran Ombudsman sebagai perantara dalam proses politik untuk kepentingan publik serta menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara. Dan keempat, kenyataan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang belum banyak dikenal dan mampu menjalankan peran ideal sebagai pengawas penyelenggaraan Negara.

Keadilan administratif

Dua hal pertama sangat bertalian erat dengan impian Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat adil sejahtera. Keputusan kita mengadopsi (meski dalam versi sendiri) bentuk pemerintahanrepublik dengan ciri trias-politika didasarkan pada cita-cita menegakkan demokrasi dan hak asasi sebagai tiang kemakmuran yang berkeadilan.

Kita sudah mengenal pelbagai istilah dan konsep keadilan, seperti keadilan distributif, komutatif, dan tentu saja keadilan substantif. Namun, keadilan administratif yang dicitakan dengan lahirnya Ombudsman masih terasa asing di telinga.

Keadilan administratif mengandaikan adanya keterbukaan dan sistem pertanggungjawaban yang merit dalam setiap proses menuju keadilan substantif. Tanpa terwujudnya keadilan administratif, makna keadilan substantif akan mudah terhisap oleh hegemoni.

Dalam konsep habermas, bentuk hegemoni dijabarkan dalam dalam penguasaan makna, pembatasan pemakaian istilah dan konsep, sehingga arti adil ditentukan oleh seseorang atau sekelompok individu saja, terutama oleh mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kuasa. Pada situasi hegemonik, tidak ada supremasi hukum. Hukum hanya dijadikan alat untuk melindungi kepentingan sementara orang atau kelompok.

Upaya untuk menciptakan keadilan administratif inilah yang menjadi tugas besar Ombudsman yang membuatnya berdiri tegak sekaligus berbeda di antara lembaga-lembaga negara lainnya. Untuk mewujudkannya, tidak bisa tidak Ombudsman harus dikenal oleh masyarakat. Sederhana saja, sulit mengharapkan atau menuntut ombudsman berkontribusi jika masyarakat tidak mengenalnya secara layak.

Pembenahan Internal

Pada 2 (dua) perihal terakhir yang disinggung Toeti, bahasan menukik pada realita aktual Ombudsman sebagai organisme hidup. Dalam sosiologi, diskursus mengenai peran tidak pernah terlepas dari ekspektasi akan tugas dan fungsi yang diemban.

Bahasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dapat sangat normatif dan sepertinya hanya hidup dalam teks atau dunia ide. Lantaran, nyaris tidak ada satu ayat pun dalam undang-undang ditulis memakai redaksi yang menurunkan optimisme atau harapan. Meski pada gilirannya, perlahan sakralitas tiap pasal berkurang seiring dengan kontra-produksi perilaku para aktor yang berujung terjungkirnya keyakinan publik hingga ke titik nadir.

Di sisi lain, terma peran memiliki dinamika yang bergerak sesuai dengan perkembangan intelektualias masyarakatnya. Boleh jadi masyarakat dengan pengharapan rendah (society with low expectation) tidak memerlukan Ombudsman yang galak atau menjadi watch-dog. Ombudsman untuk masyarakat ini hanya diangankan sebagai keajaiban diantara serakan birokrasi yang membusuk.

Sementara, pada masyarakat dengan ekspektasi yang tinggi, Ombudsman akan sangat diharapkan mampu menjadi pengawas yang tegas, tempat masyarakat mengadu, mendapatkan perlindungan, dan meluruskan penyalahgunaan wewenang para pejabat.

Bagaimanapun, sudah selayaknya Ombudsman berbenah menjadi role-model pelayanan publik seperti dicita-citakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sama sekali tidak perlu prokrasinasi untuk membangun sistem layanan pengaduan dan penanganan laporan yang mengacu pada standar terbaik. Dengan begitu, Ombudsman secara alami membangun kredibilitas, integritas, sekaligus wibawa di hadapan individu atau lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Pada akhirnya, ombudsman diharapkan tidak terjatuh pada penghamburan anggaran Negara (baca: uang rakyat) atau sekedar menjadi aksesori dalam konstelasi demokrasi di Indonesia tercinta. (ZM)

Motto Ombudsman RI